Tim Saber Pungli Polda Riau, Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat Terkait Dugaan Pungli e-KTP Pjs Kepala Desa Bukit Kerikil Di Kantor Polsek Dumai

EraRiau.com {Dumai}-   Tim Saber Pungli Polda Provinsi Riau terus bekerja keras menanggapi aduan dugaan Pungli pungutan perekaman E-KTP yang terjadi di desa Bukit Kerikil.

Rabu 14 Desember 2016 Tim Saber Pungli Propinsi Riau ini mengutus petugas Dirkrimsus POLDA Riau mewancarai beberapa masyarakat di sebuah kantor Polsek di kota Dumai untuk mengetahui secara mendalam proses kejadian dugaan pungli E-KTP tersebut.

Sahat Mangapul Hutabarat dari organisasi PETANI ( Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia) yang ikut menemani proses wawancara, mengapresiasi kerja cepat Tim Saber Pungli Propinsi Riau ini. "Besar harapan kami pungli E-KTP yang diduga dilakukan Pjs Kades Bukit Kerikil bisa dituntaskan, karena kita semua rakyat sangat menginginkan penyelenggaraan pelayanan publik di manapun sampai ke desa desa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme" "Kapan bangsa ini mau menjadi maju jika masalah dasar tentang kependudukan saja kita masih belum tuntas, karena itu hak hak dasar seorang warga negara, makanya Presiden Jokowi sampai membentuk tim Saber Pungli"ujar Sahat. 

"Kita tidak main-main. Presiden sudah mengatakan hati-hati, jangan main-main dengan masalah ini. Ketahuan, tangkap, pecat,” tegas MENKOPOLHUKAM Wiranto  ( http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt580a0c5ce7d2d/perpres-saber-pungli-diteken--inilah-struktur-organisasinya )

Sahat juga mengutip ucapan Mendagri Tjahjo Kumolo yang  mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa:  Proses administrasi kependudukan, mulai dari membuat akte kelahiran sampai e-KTP gratis. Jangan mau kalau ada oknum yang meminta biaya dengan dalih apapun, termasuk sumbangan sukarela. ( Jumat 2/2016 : https://news.detik.com/berita/3140877/sekali-lagi-pengumuman-mendagri-tjahjo-bikin-akte-kelahiran-dan-ktp-gratis )

Hari Selasa  29 November 2016 sehari setelah Gubernur Propinsi  Riau dikukuhkan, Sahat bersama beberapa masyarakat Desa Bukit Kerikil Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis melaporkan dugaan Pungli pungutan perekaman KTP ke Ketua  Pelaksana Tim Saber Pungli Riau yaitu Direskrimsus Polda Riau. Surat Pengaduan sudah diterima dan ditanda tangani serta di cap  oleh Staf Kaur TU Direskrimsus Polda Riau. 

Berikut Kronologi Kejadian :

1.    Hari Sabtu  tgl 21 Mei 2016 dan Minggu 22 Mei  2016 telah dilakukan perekaman E-KTP terhadap 492 masyarakat Desa Bukit Kerikil dengan mendatangkan alat rekaman dan petugas UPTD Kecamatan Bukit Batu.  

2.  Setiap Masyarakat dikenakan biaya perekaman KTP sebesar Rp 75.000/orang dan bagi yang punya KTP lama, KTP lama  aslinya harus ditinggalkan dan sama sekali tidak diberikan resi atau surat bukti sedang mengurus e-KTP sehingga masyarakat repot jika keluar kota atau berurusan jika memerlukan ktp dan sampai hari ini e-ktp belum diterima. Menahan Dokumen orang lain bisa juga dikenakan pidana.

3.  Jika kita coba  memperkirakan mengkalkulasikan dugaan angka pungutan ini sangat fantastis:

- Rp 75.000 x 492 orang = Rp. 36.900.000 ( tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Kita kurangi dengan biaya sewa  mobil untuk beberapa  orang petugas UPTD kecamatan Bukit Batu, Biaya Makan dan akomodasi serta menginap di rumah warga di desa kerikil selama 3 hari

- Masih ada sisa  dugaan pungli luar biasa besar.

4.  Berdasarkan Surat Ombudsman perwakilan Propinsi Riau n0 : SP-162/PW04/0122.2016 (foto copy surat kami lampirkan)  dijelaskan bahwa setelah ada aduan dari masyarakat Bukit Kerikil pada tanggal 25 Agustus 2016 Ombudsman RI perwakilan propinsi Riau telah melakukan pertemuan dalam rangka klarifikasi  dengan pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia yaitu Bapak Haholongan. Kasi Identitas Disdukcapil Kabupaten Benkalis Bapak Surbaini, Camat Bukit Batu Bapak BD Syarifudin, PJS Kepala Desa Bukit kerikil Bapak Eko Sarwonoi, Ketua BPD Bukit Kerikil Yusnawardi dan beberapa kepala dusun  dari Desa Bukit kerikil.

Adapun beberapa  kesimpulan tersebut  ( data lengkap foto copynya kami lampirkan )

-    Bahwa Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Berngkalis tidak pernah memerintahkan atau mengimbau kepada instansi manapun untuk meminta atau menerima uang baik itu menerima uang baik itu berupa sumbangan, pungutan atau biaya sukarela dari masyarakat terkait pembuatan dokumen kependudukan termasuk e-ktp.

-    Bahwa telah dilakukan perekaman e-ktp pda hari sabtu tanggal 21 dan 22 Mei 2016 untuk lebih kurang 500 orang di desa Bukit Kerikil dengan mendatangkan petugas dan alat perekaman dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu.

-  Bahwa untuk mendatangkan petugas dan alat perekaman warga dengan difasilitasi membayar Rp 75.000. disini disebutkan bahwa warga sepakat untuk membayar Rp 75.000. Padahal kesepakatan langsung kepada warga  yang melakukan perekaman e-ktp  itu,  sebelum kejadian perekaman e-ktp tidak ada.

-   Bahwa Ombudsman RI perwakilan Propinsi Riau sudah memberi  saran kepada Pjs Kepala Desa , Ketua BPD dan aparatur pemerintahan Desa Bukit Bukit Kerikil terkait biaya pembuatan dokumen kependudukan yang telah diambil atau dipungut dari masyarakat, untuk segera dikembalikan kepada masyarakat yang bersangkutan.



{Budi Red}