Kuasa Hukum Pemilik Kapal Bakal Pra-Peradilankan Danlanal Dumai

 

 

Eradumai.com {Dumai}_  Gencarnya pemberitaan media online dan media cetak, terkait penahanan nahkoda kapal di sel Pomal TNI AL Dumai selama 95 hari, sejak 27 Mei hingga 3 Agustus 2016, dan penahanan Kapal Layar Motor (KLM) Maha Karya Sejati. (MKS) GT 90, KLM. Sejahtera Baru (SJ) GT 34 dan KLM Indah GT 6, sejak 27 Mei, hingga saat ini, Komandan Lanal Dumai, Letkol Laut (P) M. Risahdi, masih memilih bungkam, kendati wartawan media ini telah diupayakan konfirmasi melalui staf Lanal Dumai, guna keseimbangan atau penyelaraskan pemberitaan di media ini.

Anehnya, penahanan ketiga kapal layar motor tersebut, belum jelas tindak lanjut proses hukumnya, apakah akan disidangkan diruang sidang Pengadilan Negeri Dumai atau tidak.?. Karena proses hukum perkara tersebut menjadi pertanyaan bagi berbagai elemen masyarakat di Kota Dumai, terkait Undang-Undang apa yang disangkakan oleh petugas TNI AL Dumai terhadap nakhoda dan KLM tersebut.

Awak media ini telah berupaya untuk konfirmasi ke petugas Lanal TNI AL Dumai, terkait ketidak jelasan penegakan hukum penahanan nahkoda dan penahanan KLM. Bahkan Pasi Ops Pangkalan Lanal Dumai. Mayor O. Manurung, ketika diupayakan menemui, guna konfirmasi terkait hal tersebut, namun hingga saat ini, belum ada klarifikasi terkait penahanan ketiga kapal tersebut.

Andi SH selaku kuasa hukum pemilik KLM Maha Karya Sejati (MKS), ketika dikonfirmasi, Jumat lalu, membenarkan status hukum perkara nahkoda dan kapal motor  yang ditahan petugas pangkalan TNI AL Dumai, sejak 27 Mei 2016, hingga saat ini belum jelas tindak lanjut proses hukumnya.

Menurut Andi, berita penahanan nahkoda selama 95 hari yang nota bene adalah warga sipil dan kapal layar motor, mengejutkan banyak pihak termasuk petinggi Armabar TNI AL belum lama ini, Selasa pekan lalu, sejumlah petugas dari Armabar TNI Al datang ke markas Lanal Dumai di Jalan Yos Sudarso, kabarnya melakukan cros chek terkait berita penahanan nahkoda dan kapal layar motor itu.

“Terkait hal itu,  kita tunggu hasil dari kedatangan petugas Armabar TNI Al tersebut, sampai tanggal 13 September 2016. Kalau nahkoda kapal dan kapal layar motor tidak juga dilepas, maka kami selaku kuasa pemilik kapal akan menempuh upaya hukum dengan melakukan pra-peradilankan,”ujar Andi.

Begitu juga, Muktaruddin Nasution kuasa H. Sapwan pemilik KLM. Sejahtera Baru dan selaku penjamin nahkoda KLM. Indah, ketika dikonfirmasi, Minggu (11/9/2016), mengatakan status hukum penahanan nahkoda dan kapal layar motor tersebut tidak jelas ditahan hanya karena melanggar Undang-Undang Pelayaran dan tuntutan pelanggaran tersebut hanya 1 tahun atau denda Rp.200.000.000,-

“Karena dalam KUHPidana tuntutan pidana 5 tahun atau lebih, tuntutan 1 tahun tidak bisa ditahan, tetapi kenapa justru ditahan. Bahkan yang lebih aneh lagi, dari keterangan Pasi Intel TNI AL Mayor Suryadi, penahanan  nahkoda kapal itu telah dititip ke Kejaksaan Negeri Dumai, namun ketika kita tanya ke Kejaksaan Negeri Dumai, petugas kejaksaan mengatakan, tidak ada titipan tahanan oleh petugas Polmal TNI AL di Kejaksaan Negeri Dumai,”ungkap Muktaruddin menirukan ucapan petugas Kejari Dumai.

Menurutnya petugas Kejaksaan,   SPDP dari TNI AL Dumai hanya disampaikan ke Kejaksaan Negeri Dumai, dan kemudian TNI AL Dumai mengajukan perpanjangan masa penahanan nahkoda kapal ke kantor Kejaksaan Negeri Dumai.

“Tetapi perpanjangan penahanan kedua nahkoda kapal tersebut ditolak kejaksaan Negeri Dumai. Artinya kasus penahanan nahkoda kapal itu tidak memenuhi unsur pidana, kata petugas Kejaksaan Negeri Dumai“ Ya harus dilepaskan dan dokumennya dikembalikan kata jaksa kepada saya, ”ucap  Muktaruddin kepada media ini.

Ketika ditanya soal upaya hukum pengacara pemilik KLM Maha Karya Sejati, Andi SH akan mengajukan praperadilankan ke Pengadilan Negeri Dumai terkait penahanan kapal tersebut. Muktaruddin mengatakan sependapat dengan tindakan hukum yang akan dilakukan pengacara Andi, SH.

“Karena yang kami sayangkan, kenapa KLM Sejahtera Baru dan KM Indah, belum dilepaskan, padahal ketiga kapal tersebut digunakan untuk “cari makan” oleh nahkoda dan pemilk kapal. Sekarang kondisi kapal itu dalam keadaan rusak, bocor pada bahagian lambung dan harus segera diperbaiki,”keluhnya

Sementara itu, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar (Kesbel) KSOP Dumai, Barnabas, ketika dikonfirmasi, terkait penahanan ketiga kapal layar motor tersebut diruang kerjanya, Jumat lalu, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari petugas pangkalan TNI AL Dumai, yang isinya TNI AL Dumai meminta kepada KSOP, untuk dijadikan saksi ahli dalam perkara  berkaitan dengan navigasi kapal.

Tetapi setelah kami dipelajari, ternyata kapal layar motor yang diperkarakan itu GTnya dibawah 105, “kapal-kapal kecil”. Kemudian surat petugas TNL AL Dumai itu, kita balas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, “ujar Barnabas.

Keterangan yang dihimpun awak media ini, bahwa dalam praperadilankan tersebut akan diuraikan berapa kerugian pemilik kapal selama kapal ditahan, karena tidak beroperasi, dan kerugian nahkoda selama 95 hari ditahan tanpa dasar hukum. “Penahanan kapal layar motor tersebut tidak ada pemberitahuan kepada keluarga. Sementara pemilik kapal dikenakan uang parkir yang setiap bulan harus membayar Rp.400.000,-,”sebut sumber.

(Kompasriau.com)